Kejari Lahat Selamatkan Uang Daerah Rp2,19 Miliar, 28 SKK Jadi Kunci Pemulihan
LAHAT, KORANPLUS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat berhasil memulihkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2.197.667.593,20 berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2020–2026 serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) periode 2023–2025.
Keberhasilan tersebut menjadi wujud sinergi antara Kejari Lahat dan Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menindaklanjuti hasil audit, sekaligus mengembalikan kerugian keuangan daerah agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Teuku Luftansya Adhyaksa Putra, SH., MH., menjelaskan bahwa proses pemulihan dilakukan melalui 28 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan Inspektorat Kabupaten Lahat kepada Kejari sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi tanggung jawab negara untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah. Kami berharap seluruh perangkat daerah maupun pihak terkait bersikap kooperatif, memberikan data yang benar, dan segera menyelesaikan kewajibannya,” ujar Kajari Lahat, Rabu (5/8/2026).
Meski dana lebih dari Rp2,19 miliar telah berhasil dipulihkan, Kejari Lahat menegaskan proses penyelesaian masih terus berjalan. Pihak-pihak yang masih memiliki kewajiban diberi waktu 60 hari untuk melunasi nilai kerugian sesuai hasil pemeriksaan.
Sementara itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam sistem pengawasan proyek pemerintah.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya temuan audit.
“Katanya pengawasannya sudah diperketat, hasilnya ternyata masih jebol. Kalau pengawas lengah dan konsultan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kualitas pekerjaan pasti dipertanyakan,” tegas Bursah.
Ia menambahkan, penyerahan 28 Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menuntaskan temuan pemeriksaan serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. (ril)
