Nilai Rekrutmen Tenaga Kerja Kurang Transparan, APM Siap Geruduk PDC dan PDSI
PRABUMULIH, KORANPLUS.COM – Proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PDC dan PDSI di Kota Prabumulih kembali menuai sorotan. Meski selama ini kedua perusahaan tersebut telah menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Prabumulih, namun dinilai masih menyisakan persoalan terkait transparansi.
LSM Aliansi Pemuda Masyarakat (APM) menilai, proses perekrutan tenaga kerja belum sepenuhnya terbuka dan akuntabel. Indikasi tersebut mencuat setelah adanya informasi yang diterima pihak APM terkait dugaan keterlibatan manajemen dalam menentukan hasil akhir seleksi.
Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mencederai prinsip keadilan bagi para pencari kerja, khususnya masyarakat lokal.
“Selama ini memang ada keterlibatan Disnaker, tapi kami melihat masih ada celah ketidaktransparanan. Bahkan, kami mendapat informasi adanya intervensi dari pihak manajemen dalam menentukan siapa yang diterima,” ujar Abi.
Ia menekankan, rekrutmen tenaga kerja seharusnya mengutamakan masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Harusnya tenaga kerja lokal di area operasional menjadi prioritas, seperti dari Talang Djimar, Beringin, termasuk Gunung Kemala, dan wilayah lainnya,” tegasnya.
Menurutnya, terlebih jika tenaga kerja lokal tersebut memiliki keahlian yang jelas, maka sudah sepatutnya diberdayakan dan diberikan kesempatan.
“Apalagi tenaga lokal itu punya skill yang mumpuni, harus diberdayakan. Putra daerah jelas berhak bekerja di PDC dan PDSI, jangan sampai tersisih di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, APM berencana akan menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi langsung kantor PDC dan PDSI dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak adanya perbaikan sistem rekrutmen agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Jika tidak ada perubahan, kami akan turun ke jalan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PDC dan PDSI belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
