Desak DPRD Prabumulih, LSM APM Minta PT Pertamina dan PT KAI Dipanggil: “Salam Gasak, Kami Berjuang Demi Masyarakat”
PRABUMULIH, KORANPLUS.COM — Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih, Rabu (13/5/2026). Aksi ini menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kerja, keselamatan operasi migas, minimnya kontribusi perusahaan, dan dampak operasional kereta api batu bara milik PT KAI.
Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto SE, menegaskan, aksi ini murni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Kami tidak menyalahkan Pertamina sebagai BUMN, tapi menyoroti oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan. Aspirasi ini agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Adi.
Dalam aksi ini, LSM APM menyampaikan sembilan tuntutan utama:
Meninjau zonasi operasional migas di dekat permukiman warga.
Mengawasi rekrutmen tenaga kerja agar transparan dan berpihak kepada masyarakat lokal.
Memperbarui Perda tenaga kerja lokal, prioritas untuk Ring 1.
Menertibkan kabel provider yang semrawut.
Mengevaluasi operasional kereta api batu bara PT KAI yang menyebabkan kemacetan.
Mendorong perusahaan besar menyalurkan CSR.
Mendesak keterbukaan PT Pertamina jika terjadi insiden.
Memperkuat hubungan harmonis antara keamanan perusahaan dan masyarakat.
Melakukan sidak untuk memastikan pelaksanaan CSR dan kontribusi perusahaan.
Rekrutmen dan Keselamatan Migas Jadi Sorotan
LSM APM menyoroti proses rekrutmen di PT Pertamina dan subkontraktornya yang belum sepenuhnya transparan. Selain itu, keberadaan pipa migas di dekat pemukiman dianggap berisiko dan membutuhkan perhatian serius demi keselamatan warga.
Operasional kereta api batu bara PT KAI juga menjadi sorotan karena menimbulkan kemacetan panjang di beberapa perlintasan sebidang. LSM APM menilai kontribusi CSR maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari perusahaan itu masih minim. Sebagai solusi, mereka mengusulkan pembangunan flyover di titik strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menegaskan, aspirasi masyarakat akan segera dibahas dan ditindaklanjuti.
“Kami akan memanggil pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan PT KAI,” ujar Deni.
Anggota DPRD, Feri Alwi SH MH, menambahkan, “DPRD tidak pernah meninggalkan masyarakat. Aspirasi ini akan ditindaklanjuti secepatnya.”
Aksi damai berakhir dengan penyerahan dokumen tuntutan dari LSM APM kepada Ketua DPRD Prabumulih, disaksikan Kapolres AKBP Bobby Kusumawardana SH SIK MSi. Aksi berlangsung tertib, kondusif, dan mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian dan TNI.
Massa berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti agar kehadiran perusahaan besar di Kota Prabumulih benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ril)