Dinilai Tak Becus Layani Masyarakat, LSM APM Usulkan Kadisnaker dan Kadishub Prabumulih Diganti
PRABUMULIH, KORANPLUS.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) secara tegas mengusulkan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Prabumulih diganti.
Usulan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, SE, saat menggelar aksi damai di gedung DPRD Kota Prabumulih, Rabu (13/5/2026).
Menurut Adi, kedua pejabat tersebut dinilai tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kurang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril.
“Melalui DPRD Prabumulih, kami meminta agar Kadisnaker dan Kadishub direkomendasikan untuk diganti. Mereka kami nilai tidak becus dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” tegas Adi kepada awak media.
Soroti Rekrutmen Tenaga Kerja
Salah satu yang menjadi sorotan LSM APM adalah proses rekrutmen tenaga kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan perusahaan PRSI-PDC.
Adi menilai proses tersebut tidak berjalan secara transparan dan terbuka sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kepala dinas harus mendukung program Wali Kota dan Wawako Prabumulih, terutama dalam hal pelayanan. Kalau soal rekrutmen saja tidak transparan, lebih baik diganti,” ujar mantan anggota DPRD Prabumulih itu.
Kritik Kinerja Dinas Perhubungan
Selain Disnaker, LSM APM juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
Menurut Adi, Dishub dinilai tidak mampu berkoordinasi dengan PT KAI terkait pengelolaan parkir di area Stasiun Prabumulih.
Padahal, persoalan parkir merupakan salah satu kewenangan utama Dinas Perhubungan.
“Masalah parkir di Stasiun Prabumulih hingga kini belum jelas. Dishub seharusnya bisa duduk bersama PT KAI untuk mencari solusi,” katanya.
Adi juga menyinggung persoalan gapura roboh yang hingga kini belum diperbaiki.
“Sudah dua kali Lebaran dan dua kali Ramadan berlalu, tetapi gapura roboh itu juga belum selesai. Di mana tanggung jawab Dishub?” tandasnya.
Minta DPRD Tindak Lanjut
LSM APM berharap DPRD Kota Prabumulih dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Prabumulih.
Mereka menilai evaluasi terhadap pejabat yang tidak optimal bekerja perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Salam Gasak! Kami hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkas Adi. (Anz)
